Uber Vs BlueBird : Sekarang Memang Eranya Yang Cepat Memakan Yang Besar!

Udah seminggu lebih sejak demo besar-besaran supir taksi konvensional di Jakarta. Demonya rusuh dan kita semua tahu ending-nya : taksi konvensional sucks! Gak papa kok. Meskipun ada dari anda yang tetep ngikut gratisannya BlueBird, bilang aja lantang (walaupun latah) : laen kali pake Uber aja. Titik.

Saya sebetulnya agak males ngomongin ini. Sudah terlalu banyak yang komentar. Dari profesor keren dari UI, sampai dengan ahli transportasi, ada juga politisi sampai orang pemerintah. Ada yang melihat dari sisi keilmuan, teori, konsep dan tentu saja gak lupa, ke-ekonomi-an dan ke-kini-an. Semua sah-sah saja, komentar kan gak bayar. Satu garis sambung yang bisa menghubungkan semua adalah : tidak ada satupun yang memberikan solusi. Semua menyalahkan taksi konvensional yang tidak tanggap perubahan dan pemerintah yang lambat mengantisipasi.

Sebagian besar lagi memberikan solusi sama : taksi konvensional harus bikin aplikasi dan bersaing sehat. Saya nyengir bacanya. Banyak dari mereka yang ‘berkomentar’ juga masih bingung harus bagaimana. Akhirnya ya diaduin saja. Yang diadu bisa kalah atau menang, tapi komentatornya tetep akan terus menang.

Buat saya ini adalah masalah sudut pandang. Profesor keren itu membawa kita masuk ke dalam sebuah konsep ekonomi yang bernama Sharing Economy. Ahli lain menyebutnya sebagai Collaborative Consumption atau Gig Economy. Sayangnya, pak profesor tetap saja gak berani menyebut efek negatif dari konsep ekonomi yang ini. Kesebut dikit tentang kapitalisme di belakang bisnis ini. Tapi tidak di highlight efek jangka panjangnya.

Ini adalah naiknya popularitas C2C2C (corporate to customer to customer). Ada korporat-nya karena memang dibelakang setiap C2C (customer to customer) muncul sebuah platform digital. Nah, platform ini mahal. Ketika Kaskus dahulu menjadi ajang ber-gan atau ber-sis ria, lempar cendol dan mewabahnya COD (cash on delivery), platform jual belinya belum digarap maksimal. Kini grup Djarum mengakuisisi beberapa sahamnya dan dibuatlah platform yang lebih shopisticated. Kaskus dahulu adalah murni C2C, sedangkan Kaskus jaman sekarang adalah Korporasi.

Digital platform ini membuat sebagian besar penyedia jasa C2C pening kepala. Co-working space yang juga menganut sistem sharing economy sudah memakan korban. Salah satu coworking space, CommaID di Jakarta, sudah tinggal kenangan. Secara fungsi kolaboratif mereka eksis, tapi secara bisnis melempem. Jangan lupa juga, ditingkat makro nasional, startup yang sharing-sharing ini belum ada yang masuk kategori profitable. Gojek, Grab, BukaLapak sampai Tokopedia masih bleeding. Investor sepenuhnya melihat ke growth. Dengan penduduk yang sekian banyak, Indonesia adalah tempat yang cocok untuk mendapatkan growth yang signifikan. Ingat, pertumbuhan kepemilikan gadget di negara ini luar biasa. Begitu juga dengan penetrasi internet usage. Pas sudah.

Beberapa startup besar mulai menjalankan growth-hacking. Ini konsep pemasaran yang fokus kepada growth untuk mencapai valuasi bisnis yang besar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dorongan pertumbuhan instan ini menyebabkan banyak dari mereka yang berpikir out-of-the-box. Tidak sedikit yang akhirnya nabrak aturan, nyebrang batas negara, atau bahkan bersender penuh kepada aturan market. Sharing Economy sangat sangat mengecilkan peran pemerintah. Regulasi bukan lagi domain utama. Tapi market-lah yang menentukan semua. Nah kenyataan ini yang lupakan oleh pak profesor. Bukannya kalo market yang pegang peranan berarti sama saja dengan ekonomi liberalisme? – yang alergi dengan kata ‘liberal’ silakan digaruk dulu gatelnya.

Lihat yang terjadi pada saat demo taksi. Uber sepenuhnya menjadi good cop, dan Bluebird adalah bad cop. Uber adalah bawang putih dan Bluebird menjadi bawang merah. Uber bersikap rendah hati, suka menolong dan penuh empati. Sementara Bluebird adalah kakak yang galak, gelap mata dan penuh kekerasan. Bukan saya yang menilai ini. Tapi anda dan kita semua.

Yang ingin saya garis bawahi adalah, secara bisnis, startup ini berbeda. Yang paling jelas adalah, ini bisnis yang gak mudah diatur. Maaf, gak mau diatur malah. Ketika mereka kegencet sama aturan dan gak ada jalan lain, dengan mudah mereka menggunakan people-power. Masih inget bagaimana Gojek dilarang beroperasi oleh Kemenhub dan akhirnya diralat setelah Presiden Jokowi bereaksi? Apa amunisi Gojek? Cuma satu : people.

Saya yakin, bukan cuma saya yang tertawa lebar ketika para menteri yang berhubungan dengan operasional taksi itu saling tuding dan menyalahkan. Menteri Perhubungan bilang secara peraturan Uber jelas salah. Transportasi umum itu ya plat kuning, mobilnya di KIR dan SIM yang dipakai juga beda. Sementara Menkominfo juga berdalih tidak bisa mengatur bagaimana sebuah usaha menjalankan bisnisnya. Aplikasi yang menjadi basis traffic Uber adalah cara innovatif. Ini gak boleh dilarang. Harus didukung.

Terbukti sudah, setelah seminggu kejadian demo besar-besaran itu, pemerintah masih bingung ini sebetulnya binatang apa. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selama ini menjadi pijakan MenHub tidak mengatur konsep bisnis perusahaan angkutan. Memakai aplikasi atau tidak bukan urusan Kemenhub. Saya sepaham dengan yang ini.

Yang perlu diingat adalah, bukan hanya Indonesia yang kebingungan. Perancis, Inggris dan bahkan Amerika pun juga bingung musti ngapain. Dalam konsep good corporate governance, ini sekali lagi membuktikan bahwa market jauh lebih melesat jauh daripada government. Tidak bisa diantisipasi atau bahkan dibendung, tapi tetap harus dicarikan solusinya.

Kalau pajak yang dipermasalahkan. Mudah kok. Uber adalah aplikasi geo-tagging. Pengguna harus selalu mengaktifkan menu location di handphone-nya untuk bisa memakai Uber. Ini berarti akan ada parameter lokasi yang bisa dikontrol. Tinggal ngobrol sama Uber-nya, setiap transaksi yang berada di dalam lokasi negara Republik Indonesia (atau mamakai IP dari Indonesia) diharuskan membayar pajak sekian persen. Simpel.

Apakah sudah beres permasalahannya? Belum juga. Bagaimana dengan AirBNB? Agoda atau hotel booking platform yang laen? Mudah juga kok. Semua diharuskan menonaktifkan metode pembayaran online. Khusus di Indonesia, semua pembayaran harus dilakukan di hotel yang akan ditinggalin. Booking.com mempunyai fitur ini, jadi seharusnya gak ada masalah dengan perusahaan yang lain. Kalau ini yang dijalankan, alur duwit langsung mengalir ke usaha ekonomi lokal.

Dua contoh di atas bukti nyata bahwa aturan konvensional tidak bisa diterapkan di model bisnis yang baru ini. Pemerintah tidak boleh memandang mereka melalui kacamata oldskool. Menurut sahabat saya, Pak Rully Kustandar, semua startup ini harus masuk ke kategori khusus : Marketplace. Ini semacam pasar, tapi tematik dengan produk tertentu. Kebanyakan adalah produk jasa.

Saya punya mobil, kemudian anda datang pada saya, minta tolong di antar ke sebuah tempat dengan imbalan tertentu. Saya setuju, lalu saya antar, kemudian saya mendapat upah dari jasa tersebut. Clear, tidak ada yang salah dengan transaksi tersebut.

Contoh lain, anda punya kamar lebih di rumah, kemudian ada orang datang dan bersedia membayar kamar anda untuk dipakai menginap beberapa hari. Apakah boleh? ya boleh, tidak ada yang melarang, wong kesepakatan. Nah, ketika ada orang lain yang membuat aplikasi yang mempertemukan antara yang punya kamar lebih dan yang butuh kamar seperti AirBNB, perusahaan aplikasi itu tidak bisa disebut perusahaan sejenis hotel, AirBNB adalah Marketplace.

GrabTaxi, Uber, Gojek itu tidak bisa disebut Perusahaan Transportasi, mereka itu marketplace. Jadi sudah pasti tidak akan bisa kalau disuruh ngikutin aturan atau UU yang ada seperti uji KIR, menyediakan bengkel dsb. Mereka tidak sama dengan perusahaan transportasi seperti pada umumnya yang selama ini ada. Hal yang sama juga terjadi dengan “Nebenger”, semua itu Marketplace bukan perusahaan transportasi. Jadi aturannya tidak bisa sama dengan perusahaan transportasi.

Di Perancis, ada aplikasi yang mempertemukan antara orang yang kelebihan masak dan yang butuh makanan rumahan, jadi orang makan di rumah yang bersedia menyediakan makanan. Apakah boleh? ya boleh, siapa yang mau melarang orang melakukan hal seperti ini. Kasus aplikasi ini menjadi ramai di Perancis, karena banyak restoran yang protes, hahahaha mungkin akan terjadi sebentar lagi di Indonesia.

Dulu, individu2 yang berlebih dan membutuhkan ini sulit bertemu, media yang ada sangat tebatas, dengan adanya internet di tambah booming nya mobile phone, menjadikan keduanya sangat mudah dipertemukan. Jadi pemerintah harus jeli, mana perusahaan transportasi, hotel, dsb, mana yang Marketplace, dan saya juga sepakat bahwa Marketplace juga harus diatur, supaya bayar pajak, dan konsumen terlindungi.

Siapa yang seharusnya mengatur hal ini? Menurut saya yang paling tepat adalah Kominfo. Biar bagaimanapun juga muara semua perusahaan ini adalah satu : aplikasi. Dan aplikasi membutuhkan koneksi internet/data. Jadi harus dicegat di Kementrian Informasi dan Komunikasi sebagai penguasa broadband internet di Indonesia. Tinggal kalau startup Marketplace-nya berhubungan dengan transportasi, ya harus kolaborasi dengan Kemenhub. Kalau berhubungan dengan akomodasi ya Kominfo harus proaktif menggandeng Kementrian Pariwisata.

Era collaborative consumption seperti sekarang ini harus disikapi juga dengan collaborative regulation antar kementrian. Agar tidak saling tuding dan menyalahkan.

Walaupun demikian, secara bisnis, ini saatnya yang cepat akan memakan yang besar. Ingat bukunya Bill Gates, The Road a Head? Akan selalu ada aplikasi yang membunuh aplikasi sebelumnya yang telah dianggap mapan selama ini.

The Killing Application.

Sahabat saya tadi, Pak Rully Kustandar kemudian meneruskan ceritanya, tadi di pesawat lihat berita ini. Salah satu surat kabar terkenal dari Inggris yakni The Independent pada hari Sabtu 26 Maret 2016 resmi mengumumkan penghentian atau penutupan edisi cetak mereka dan fokus sepenuhnya ke penerbitan digital. Dengan kata lain mulai hari Minggu, masyarakat Inggris tidak akan menemukan lagi koran cetak The Independent.

Media cetak yg cukup besar dan berpengaruh di Inggris ini pernah memiliki oplah lebih dari 420 ribu, dan kondisi terahirnya hanya tersisa 40 ribu oplah saja, sehingga mereka tidak lagi mampu beroperasional. Memang sebuah kondisi yg tidak memungkinkan lagi secara bisnis.

Bukan kali pertama sebuah media cetak besar berhenti terbit dan beralih ke format digital atau online. Tahun 2008 Tribun Co yg berpusat di Chicago dan terbit pertama kali tahun 1861 juga ditutup akibat oplah yg menurut drastis, kemudian Majalah Newsweek yg sudah terbit dr tahun 1933, berahir pada tahun 2012, Reader diggest, Rocky Mountain News, dan banyak lagi yg akan menyusul.

Mereka semua pernah berjaya, dan menjadi tulang punggung penyedia informasi bagi masyarakat, namun sekarang mereka harus terkubur oleh perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi.

Tersangka utamanya jelas, internet dan booming nya mobile phone. Dua sejoli itu telah melahirkan media2 informasi berbasis online yg lebih mudah di akses, murah/gratis dan jauh lebih up to date. The Killing Application, media online telah membunuh media cetak.

Di Indonesia pun rasanya hanya tinggal menghitung waktu saja. 10 tahun yang lalu, media cetak besar seperti koran Kompas kalau dibagikan gratis pada masyarakat masih untung besar artinya biaya cetak dan operasional sudah tertutup bahkan lebih oleh pendapatan iklan. Tapi coba lihat sekarang, saya dengar Kompas cetak sudah mulai merugi dan disubsidi (CMIIW), banyak karyawannya yang pengen pindah ke media Kompas online, atau bersiap cabut ke media lainnya.

Sebuah gelombang perubahan yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu, bergerak sangat cepat dan seringkali membuat panik mereka yang tidak siap atau tertidur lelap karena kegemukan. Tidak ada yang salah dengan semua ini, yang sering salah adalah cara kita menyikapi perubahan itu.

Tuhan menciptakan dunia ini penuh perubahan, dan karena itulah dunia ini menjadi indah….